Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi menuntaskan empat agenda besar reformasi pasar modal Indonesia. Tujuannya: memperkuat integritas pasar sekaligus merespons masukan dari MSCI agar investor asing mau masuk.
Empat agenda yang sudah selesai itu mencakup:
- Penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen kepada publik.
- Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC) untuk mengawasi saham yang terpusat di segelintir pemilik.
- Penguatan granularitas klasifikasi investor di KSEI, kini mencapai 39 klasifikasi dan tipe investor.
- Kenaikan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, melalui penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A yang sudah berlaku 31 Maret 2026.
Aturan free float baru ini selaras dengan praktik bursa internasional. Emiten IPO baru langsung wajib 15 persen, sedangkan emiten lama diberi masa transisi. Targetnya: likuiditas naik dan daya tarik bagi investor global menguat.
Secara terpisah, OJK menerbitkan POJK 13 Tahun 2026 soal demutualisasi Bursa Efek — mengubah struktur kepemilikan BEI dari model mutual menjadi milik pihak-pihak tertentu termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara. Tujuannya memisahkan fungsi pengaturan, pengawasan, dan bisnis agar tata kelola lebih sehat.
Dari sisi industri, POJK 3 dan 5 Tahun 2026 mengelompokkan perusahaan efek dan manajer investasi ke kategori berdasarkan permodalan. Modal minimum dinaikkan secara bertahap, dari Rp1 miliar untuk skala terbatas hingga Rp110 miliar untuk pelaku besar.
Seluruh langkah ini bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal yang diumumkan sejak Februari 2026. Bagi investor ritel, artinya pasar makin transparan dan likuid — fondasi penting sebelum masuk ke pasar modal dengan lebih percaya diri.