Pasar modal Indonesia memasuki fase krusial sepanjang 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Self-Regulatory Organization (SRO) menggelontorkan sejumlah kebijakan strategis untuk memperkuat integritas, likuiditas, dan kepercayaan investor.
Di awal tahun, OJK meluncurkan reformasi besar-besaran melalui Peraturan OJK (POJK) baru yang memperketat ketentuan modal sekuritas dan manajer investasi. POJK 3/2026 mengelompokkan perusahaan efek ke dalam kategori PEKU 1, PEKU 2, dan PEKU 3 berdasarkan kapasitas usaha dan modal. Langkah ini bertujuan meningkatkan ketahanan industri pasar modal dari risiko kegagalan.
Tak hanya itu, OJK juga menyiapkan aturan khusus bagi financial influencer (finfluencer) untuk menertibkan konten promosi investasi di media sosial. Langkah ini merespons maraknya konten promosi sajam yang menyesatkan dan merugikan investor ritel.
Di sisi lain, BEI menargetkan 50 perusahaan baru melantai di bursa (initial public offering/IPO) sepanjang 2026, menambah jumlah emiten menjadi 956. BEI juga menargetkan pertumbuhan 2 juta investor baru untuk memperdalam basis pasar modal nasional. Dengan fondasi yang terbangun di 2025, BEI optimistis 2026 menjadi tahun akselerasi.
IHSG sendiri sempat mengalami tekanan berat — anjlok hampir 30% year-to-date dari level 8.748. Namun, pada awal Juli IHSG menunjukkan rebound dengan penguatan 0,83% dalam sepekan. Analis menilai fase ini masih krusial dan membutuhkan sentimen positif dari kebijakan domestik maupun global.
Ke depan, pasar modal Indonesia masih dihadapkan pada tantangan likuiditas dan sentimen eksternal. Namun, komitmen OJK dan BEI dalam reformasi regulasi serta penguatan perlindungan investor menjadi modal penting untuk membangun pasar yang lebih sehat dan terpercaya.